Home / Berita Daerah / KPU Sulteng Sosialisasikan Pencalonan Kepala Daerah bersama Media Cetak dan Elektronik

KPU Sulteng Sosialisasikan Pencalonan Kepala Daerah bersama Media Cetak dan Elektronik

1 (Custom)
Komisioner KPU Sulteng Divisi Sosialisasi Nisbah saat memberikan penjelasan terkait dengan tahapan Pencalonan Kepala Daerah didampingi Komisioner KPU Lainnya Ramlan Salam dan Naharuddin

Palu, kpu-sultengprov.go.id.,- KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama media cetak dan elektronik melakukan kegiatan rutin dalam rangka sosialisasi dan publikasi tahapan Pemilu Serentak Tahun 2015 terkait PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jam 14.00 Wita sampai dengan selesai.

Terkait dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tersebut ada beberapa hal yang disampaikan dalam forum diskusi yaitu diantaranya 2 Partai yang bermasalah, dijelaskan bahwa dari kepengurusan Partai yang sah dalam pencalonan di Pilkada nanti, tetap berpedoman dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU RI sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2015, sebelum pencalonan dimulai maka KPU menyurat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Atas dasar tersebut KPU RI juga akan menyurat kepada DPC masing-masing Partai untuk memastikan pengurus yang mana yang sah mencalonkan. Lalu atas dasar kedua surat tersebut KPU RI menyurat dan menyampaikan ke KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota soal legalitas pengurus Partai untuk mendaftarkan diri. Untuk optimisme  tidak bisa dipastikan seperti apa jadinya kedepan.

Di dalam Pasal 36 PKPU nomor 9 tahun 2015 ada 3 opsi, pertama proses sengketa berlangsung maka KPU akan berpedoman dengan SK yang terakhir. Kedua jika dalam proses sengketa itu penetapan putusan Pengadilan terkait dengan menunda pemberlakuan SK, maka KPU dilarang untuk menerima pendaftaran dari Partai Politik selagi belum ada inkracht, yang ketiga jika ada islah diantara pengurus yang bersengketa maka pengurus mana yang ditetapkan untuk mencalonkan dan hasil islah itu tetap membutuhkan pengesahan dari Kemenkumham. Terkait dengan semua itu KPU Provinsi tetap berpedoman pada KPU RI.

ditegaskan bahwa KPU bekerja berdasarkan pada azas Kepastian hukum, Akuntabilitas dan profesionalitas yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Pilkada serentak, sehingga mau atau tidak mau KPU harus siap melaksanakan tahapan yang sedang berjalan. Apalagi di seluruh  Sulawesi Tengah yang akan melaksanakan Pilkada sudah menandatangani NPHD sebagai bukti Pilkada secara serentak sudah siap dikawal dan dikelola oleh KPU baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

About yuko

Check Also

Jalan Santai Pilkada Morowali Juli '17

JALAN SANTAI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 KABUPATEN MOROWALI

    Palu,sulteng.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali melaksanakan jalan santai dalam rangka menyambut Pilkada Serentak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>