Home / Berita Daerah / PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PAW ANGGOTA KPU KAB.SIGI PERIODE 2013-2018 DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT ESELON III DAN IV

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PAW ANGGOTA KPU KAB.SIGI PERIODE 2013-2018 DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT ESELON III DAN IV

Pelantikan Juli 2017     Palu,sulteng.kpu.go.id, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah melantik dan mengambil sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 dan Pejabat Eselon III dan IV Pada Sekretariat KPU Kab. Morowali Utara, KPU Kab. Sigi, KPU Kota Palu dan KPU Kab. TojoUna-Una pada Senin (17/07/2017) di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

          Pelantikan didahului dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Berita Acara Pelantikan Pejabat yang dilantik. Sebagai dasar Pelantikan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 176/Kpts/KPU-Prov-024/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 332/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 168/Kpts/Sesprov-024/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.a Pada Sekretariat KPU Kota Palu dan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.

          Berikut nama-nama Pejabat yang dilantik :

  1. Sofyan Nur, SE, Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kab. Sigi Periode 2013-2018;
  2. Abdul Gafur, S. Sos. I, Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kab. Sigi Periode 2013-2018;
  3. Taufik, S. Sos, Sekretaris KPU Kab. Sigi;
  4. Nur Aini, SH, M. Kes, Sekretaris KPU Kab. Morowali Utara;
  5. Muhammad Bardin Loulembah, SE, Pj. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Palu;
  6. Takwin Saleh, SH, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Tojo Una-Una;
  7. Fadliani, S. Sos, Pj. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kab. Tojo Una-Una.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Sahran Raden, S.Ag., SH., MH menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya bahwa ”Jabatan itu adalah amanah yang harus ditunaikan dan disampaikan didalam seluruh tanggung jawab kita sebagai seorang pejabat. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kita ketika sebagai pejabat diantaranya yaitu sifat semena-mena, sombong dan tidak memperdulikan orang lain. Menjadi pejabat itu bukanlah menjadi hal kegagah-gagahan karena ada 1 pekerjaan, tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Sebagai seorang Anggota KPU tentu kita akan melaksanakan seluruh tahapan- tahapan kepemiluan, tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada dan lain sebagainya. Sebagai Sekretaris dan Kasubag tentu tugas dan kewajibannya adalah memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU masing-masing. Oleh karena itu pentingnya membaca kembali UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Di Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 bagi sekretaris bahwa pengangkatan seorang sekretaris itu adalah diusulkan. Jadi prosesnya  KPU meminta kepada Bupati dan Bupati menyampaikan 3 nama setelah itu diplenokan, dipilih dan diusulkan kepada Sekjen untuk di SK-kan. KPU Provinsi hanya memfasilitasi terhadap seluruh dokumen administrasi yang disampaikan kepada KPU Republik Indonesia. Rancangan Undang-undang yang baru prosedurnya berbeda yang akan disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 oleh DPR. Pengangkatan sekretaris berbeda dengan UU Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam rancangan draftnya bahwa tidak ada lagi pengusulan kepada Pemerintah Daerah dan itu tidak lagi diusulkan oleh Bupati, Walikota dan Gubernur tetapi didalam pengangkatan Sekretaris di plenokan oleh KPU, dibentuk Timselnya sebagaimana dalam undang-undang ASN setelah itu dilakukan seleksi secara terbuka.”

Pada kesempatan itu juga Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Drs. H. Moh. Nur Bakti, M. Si memberikan sambutan “bahwa dalam Undang-Undang ASN Pasal 68 yaitu :

  1. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah;
  2. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
  3. Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan pns yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja;
  4. PNS dapat berpindah antar dan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di instansi pusat dan instani daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja.

Untuk pengembangan karier pns juga diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 69, yaitu :

  1. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah;
  2. Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ;
  3. Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  4. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
  5. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan dan;
  6. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
  7. Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara;
  8. Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya dan sosial kemasyarakatan.

Sekretaris KPU Provinsi juga memberikan sambutannya bahwa “Komisioner KPU dan sekretaris KPU itu harus kompak, tidak ada lagi penyakit lama yang muncul yaitu saling menyiku satu sama lain. Sekretaris KPU Provinsi juga meminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk memantau kinerja keuangan dan terutama Simak BMN untuk barang yang bergerak dengan barang yang tidak bergerak agar dibenahi” demikian ungkap beliau.

Dalam kesempatan itu, selain dihadiri oleh sejumlah Pejabat dan staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, nampak hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Anggota KPU Kab. Sigi, Ketua dan Anggota KPU Kab.Morowali Utara, Sekretaris KPU Kota Palu, dan Sekretaris KPU Kab. Tojo Una-Una. Acara berjalan lancar yang kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para Pejabat yang dilantik.

About yuko

Check Also

Jalan Santai Pilkada Morowali Juli '17

JALAN SANTAI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 KABUPATEN MOROWALI

    Palu,sulteng.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali melaksanakan jalan santai dalam rangka menyambut Pilkada Serentak ...