Home / Berita Umum / Ngopidakam, Ngobrol Pemilu soal Dana Kampanye

Ngopidakam, Ngobrol Pemilu soal Dana Kampanye

68fdf128-b56b-474f-8fc9-6b5c73d9e3c1PALU—— Ahad, 27/01/2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan NgopiDaKam ( Ngobrol Pemilu Tentang Dana Kampanye). Bertempat di Tanaris Caffe jl. Juanda Palu, bersama KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Sulteng, Partai Politik, Calon Anggota DPD dan Wartawan Media atau Pimpinan Redaksi. Nara sumber yang hadir : Sahran Raden dan Naharuddin, masing masing selaku Anggota KPU Provinsi Sulteng, serta Ruslan Husen dan Sutarmin Ahmad, Masing masing selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng. Beberapa kesimpulannya bahwa :
1. Kegiatan ini sebagai sarana publikasi informasi media terkait dengan tahapan dana kampanye pemilu. KPU Provinsi terus memfasilitasi untuk pelayanan pemilu termasuk informasi penyerahan dana kampanye pemilu bagi peserta pemilu. Selain mekanisme nya, KPU Sulteng mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan penyerahan LADK dan LPSDK yang telah dilaksanakan sebelumnya.
2. Terdapat asas yang mendasari pengaturan dana kampanye, yaitu asas transparansi, keadilan dan Akuntabel . Maka seluruh mekanisme penerimaan dan pengeluaran serta tata kelolah dana kampanye seyogyanya berdasarkan pada asas dan prinsip tersebut.

81a303ca-9e81-475a-a099-740567d433ec

3. Sesuai dengan Peraturan KPU No 32/2018 ttg tahapan program dan jadwal pemilu, Bahwa jadwal untuk pembukuan Laporan Penerimaan. Dan Pengeluaran Dana Kampanye ( LPPDK) dilaksanakan s/d tanggal 25 April 2019. Dan penyerahan Laporan Dana Kampanye pd tanggal 26 April – 2 Mei 2019

4. Larangan bagi peserta pemilu, pelaksana kampanye dan Tim Kampanye menerima sumbangan dana kampanye atau bantuan lainnya untuk kampanye berasal dari :
1. Negara asing, Lembaga Non Pemerintah Asing, LSM Asing dan Warga Negara Asing.
2. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
3. Hasil tindak pidana yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan. Atau menyamarkan hasil tindak pidana
4. Pemerintah dan Pemda, BUMN, BUMD dan BUMDesa atau sebutan lain

5. Peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK Kepada KAP yang ditunjuk KPU s/d batas waktu yang ditetapkan maka dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkannya sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota sebagai calon terpilih.

6. Sanksi lain yaitu ;
1. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye dikenai sanksi pidana sebagaimana UU 7/2017.
2. Peserta pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dana kampanye yang dilarang dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan UU 7/2017.

##KPU Melayani##
##Sosialisasi Masif## bentuk pelayanan kepada peserta Pemilu.####

About cherlyazharuddin

Check Also

Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2019.

Palu, 1 Juni 2019, komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan hasil audit dana Kampanye ...