Rakor Pemetaan Distribusi dan Manajeman Logistik Pemilu 2014

web

Palu,kpu-sultengprov.go.id,- Sesuai Dengan Amanat Undang-UndangA� No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Yang Sudah Semakin Dekat Pelaksanaannya, Dimana BerdasarkanA� Tahapan Ditetapkan Tanggal 9 April 2014. Oleh Karena Itu Menjelang Pemilu Komisi Pemilihan Umum, Baik Ditingkat Pusat, Provinsi Maupun Kab/Kota Telah Maupun Sedang Menyelenggarakan Beberapa Kegiatan Baik Teknis Penyelenggaraan Maupun Kegiatan Yang Menyangkut Bidang Logistik. Hari Ini Kita Melaksanakan Pemetaan Distribusi Logistik Dan Manajemen Logistik Dengan Tujuan Agar Dalam Pelaksanaan Pemilu 2014 Baik Dari Segi Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik Dapat Dilaksanakan Dengan Cepat, Tepat Dan Akurat Baik Menyangkut Kuantitas Maupun Kualitas Logistik Yang Dibutuhkan Pada Saat Voting Day.

Mengingat Tugas Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu Bukanlah Tugas Yang Ringan, Kita Harus Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Berbagai Permasalahan Baik Internal Maupun Eksternal. Insyaallah Dengan Bermodalkan SikapA� Integritas Dalam Bekerja, Kita Dapat Menghadapi Berbagai Permasalahan Tersebut.

Pengalaman Masa Lalu Pemilu Tahun 2009 Menunjukkan Banyak Permasalahan Dalam Bidang Logistik Yang Terjadi Akibat Perencanaan Yang Kurang Terorganizir Antara Kpu Kabupaten Kota, Provinsi Dan Pusat, Seperti:

Read More »

Visi dan Misi

Visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ...

Read More »

Profil KPUD

kpu-sultengprov.go.id. Sejarah terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Read More »

Sambutan Sekretaris KPU Prov Sul-Teng

Assalamualaikum Wr. Wb. Palu,kpu-sultengprov.go.id,- Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan Website KPU Provinsi Sulawesi tengah http://www.kpu-sultengprov.go.id. Website ini kami buat dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat terhadap keterbukaan informasi pemilu komisi pemilihan umum pada umumnya, khususnya di wilayah Komisi Pemilihan umum ...

Read More »

Verifikasi Faktual 16 Partai Politik di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

img_0852

Palu,kpu-sultengprov.go.id,- Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang (UU), KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tahapan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik (parpol) yang telah memenuhi syarat administratif, Sabtu (03/11). Verifikasi faktual ini dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan mendatangi langsung ke lokasi kantor 16 parpol tersebut di tingkat Provinsi Sulawesi tengah.

Dalam proses verifikasi faktual ini, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah DR.Ir.ADAM MALIK,M.Sc dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah MOH.YASIN MANGUN,S.Sos, YAHDI BASMA,SH dan PATRISIA LAMARAUNA, SH serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah MUKMIN,SE,MM ikut langsung dalam proses verifikasi faktual . Yang dalam menjalankan tugas verifikasi faktual, mereka juga dibantu oleh Tim Verifikator dari Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Read More »

gedung

Gedung KPU Provinsi

Read More »