BERITA DAERAH

Gerindra Donggala di Diskualifikasi dari Pemilu 2014

fruit_img_6786 1068 x 712kpu-sultengprov.go.id, KPU RI akhirnya menetapkan sejumlah partai politik (Parpol) yang tidak bisa mengikuti Pemilu 2014 karena terlambat menyetorkan laporan dana kampanye. Untuk Sulteng, Partai Gerindra Donggala terancam tidak mengikuti Pemilu 9 April mendatang, karena telah didiskualifikasikan oleh KPU RI. Lain halnya bagi Partai Demokrat di Morowali dan Tolitoli tetap melenggang meskipun juga terlambat pada tahapan penyerahan laporan dana kampanye. Gerindra Tolitoli juga bisa berpartisipasi di Pemilu, karena masih diperbolehkan KPU.

a�?Jadi untuk wilayah Sulteng, yang didiskualifikasi oleh KPU RI hanya Partai Gerindra Kabupaten Donggala. Praktis, partai ini tidak bisa menjadi peserta pemilu pada tingkatannya,a�? ujar Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden, Minggu 16/3/2014). Menurut Sahran, keputusan Gerindra didiskualifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan KPU RI. KPU Sulteng kata Sahran, hanya perpanjangan tangan dari KPU RI untuk mengumumkan hasil rapat yang telah diplenokan. Sehingga ujar dia, alasan detail perihal didiskualifikasinya Gerindra Donggala, bukan menjadi ranah KPU untuk menjelaskan.

a�?Kami hanya mengumumkan hasil dari KPU RI. Namun demikian, masih ada langkah hukum bagi Gerindra menanggapi keputusan ini. Langkah hukum diberikan maksimal tiga hari setelah keputusan diterima partai,a�? terang Sahran. Sementara Komisioner Divisi Hukum KPU Sulteng, Naharuddin menjelaskan, perbedaan keputusan antara Gerindra Donggala dan Demokrat Morowali demikian juga di Tolitoli sekali lagi menjadi wewenang KPU RI. Naharuddin menuturkan, KPU Sulteng dan kabupaten/kota telah membeberkan berita acara secara terperinci kepada KPU RI perihal keterlambatan penyetoran laporan dana kampanye tersebut.
a�?Bisa dibilang dari A sampai Z kami sudah paparkan alasan keterlambatan laporan dana kampanye itu dalam berita acara ke KPU RI. Namun keputusan final ada di KPU RI. Mereka yang mengkaji kemudian memutuskan,a�? jelasnya.

Naharuddin menambahkan, keputusan KPU RI tersebut sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana Pasal I angka 5 menyebutkan, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan dan calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Partai Politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

a�?Peraturan KPU tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD,a�? terang Naharuddin. (Red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
pendik escort sirinevler escort muratpasa escort bakirkoy escort lara escort