SEPUTAR SULTENG

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH SOSIALISASI DAN FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019

PHOTO-2018-09-06-14-04-41
AULA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palu,.-bertempat diruang Aula KPU Provinsi Sulawesi Tengah, pada Kamis 6/9/2018 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Fasilitasi dan Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.  Kegiatan ini dihadiri oleh 16 Partai Politik dan 21 Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming dan dilanjutkan dengan Penyampaian sosialisasi materi Kampanye oleh Sahran Raden dan Samsul Y. Gafur masing masing sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
Sahran Raden lebih menyampaikan isi dan materi  PKPU Nomor  23 Tahun 2018 tentang kampanye. Bahwa kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Kampanye mesti didesain sebagai sarana pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019, ujar Sahran. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memfasilitasi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan UU 7/2017 dan PKPU Nomor 20/2018, yaitu Baliho sebanyak  6 ( enam ) buah untuk Tim Kampanye Capres dan Cawapres di Tingkat Provinsi, Baliho sebanyak 11 buah untuk Partai Politik di tingkat Provinsi, Baliho sebanyak 5 buah untuk Calon DPD. tidak saja di provinsi menurut Sahran, KPU juga memfasilitasi APK ditingkat Kab/kota yakni Baliho 10 buah dan Spanduk 16 buah untuk masing masing peserta Pemilu yang ukurannya untuk Baliho 4× 7 Meter sedangkan Spanduk 1,5 × 7 Meter. Peserta Pemilu dapat mencetak APK kampanye, Imbuh Sahran.  Selanjutnya narasumber kedua Samsul Y. Gafur, menyampaikan terkait dengan metode kampanye  yang diatur oleh Peraturan KPU dan dilaksanakan oleh peserta pemilu.  Salah satu metode kampanye adalah kampanye di media sosial. Menurut Samsul, bahwa media sosial adalah metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu, dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun media sosial sebanyak 10 akun pada semua aplikasi media sosial satu hari sebelum masa kampanye dimulai. Kampanye media sosial hanya untuk peserta pemilu, sedangkan yang lain tidak dibolehkan diantaranya larangan PNS untuk berkampanye di media sosial dalam bentuk mengajak, mempublikasikan, menyebarkan, dan lain sehingga ada unsur meyakinkan terhadap visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu kapada  pemilih ujar Samsul.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk presentase materi dan dialog, pada saat tanya jawab semua Partai Politik dan Calon Anggota DPD diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya atau bertanya tentang Pengaturan teknis kampanye.

Related Articles

Back to top button
Close