SEPUTAR SULTENG

Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran / Sengketa Pemilihan dan Inventarisasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu (26 / 7) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran / sengketa pemilihan dan invetarisasi hukum Pada Pemilihan kepala Daerah tahun 2020 di Ballroom Hotel Santika Palu.

Kegiatan rakor diikuti oleh Ketua Kpu, Anggota divisi hukum, serta kepala sub bagian Hukum KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah. Materi yang dipaparkan dalam rakor tersebut ialah mengenai tata cara dan peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pemilu dan bagaimana penyelesaian nya.

Acara yang dipandu oleh Anggota Divisi Hukum KPU Prov Sulawesi Tengah Naharuddin ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Prov Sulteng Tanwir Lamaming dan Anggota divisi Hukum KPU RI bapak Hasyim ashari melalui virtual zoom. 

Dalam sambutannya Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming menyatakan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan dikarenakan untuk meminimalisir segala potensi pelanggaran dan sengketa yang sewaktu-waktu dapat muncul pada tahapan pemilihan serentak 2020. “ 

Melaui virtual zoom anggota KPU Ri Hasyim ashari juga sempat menyampaikan srluruh penyelanggara pemilu harus memahami bagaimana tatalaksana pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang sesuai dengan protokol kesehatan, selanjutnya bagaimana kita mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat bahwa pilkada 2020 akan berlangsung secara jurdil, luber dan aman dari covid-19.

Acara berlangsung selama 3 hari dan menghadirkan beberapa narasumber yakni Sahran Raden anggota KPU Sulteng divisi Parmas dan akedemisi Aminudin kasim yang meriview potensi pelanggaran Pemilihan di masa Covid-19 dan Rahmat Bakri yang membahas perspektif hukum mengenai pelanggaran dan sengketa pemilihan.

Pada kesempatan yang sama Nur Hidayat Sardini selaku narasumber dari Kpu RI melalui virtual zoom menjelaskan gagasan eletoral justice dalam mewujudkan pemilihan berintegritas. Sedangkan Halima, anggota KPU Sulteng Divisi Data membahas mengenai daftar inventaris masalah pada pemilihan kepala daerah 2020.

Tujuan kegiatan ini adalah Bagaimana menyatukan cara pandang dalam merespon permasalahan hukum pada tahapan Pemilihan yg sedang berjalan. Oleh karena itu, dengan rakor tersebut diharapkan dapat mewujudkan Pemilihan yang beriintegritas dan berkualitas. “ KPU Kab/Kota harus melakukan pengawalan dengan sebaik-baiknya terhadap tugas PPK,PPS, dan KPPS sehingga tidak ada peluang bagi munculnya persoalan yang dapat dijadikan objek gugatan.” Ungkap Tanwir saat menutup kegiatan tersebut.

Related Articles

Back to top button
Close